Harga LPG 3 Kg di Sultra Meroket, Pertamina Tawarkan Solusi ini !
BACA BERITA

SULTRABERITA.ID, KENDARI – Menanggapi lonjakan harga LPG 3 Kg di Kendari dan sekitarnya di tingkat pengecer dan konsumen akhir-akhir ini, Pertamina memastikan bahwa supply LPG 3 kg akan terjamin ketersediaannya hingga akhir tahun 2020 berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Kementrian ESDM yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pertamina juga tak akan ragu menindak dengan tegas apabila terdapat oknum di tingkatan Agen hingga Pangkalan yang terbukti berdasar laporan masyarakat, melakukan tindakan illegal menyalahi Perpres No. 104 Tahun 2007 dan Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 yang mengatur tentang Penyaluran dan Pendistribusian LPG 3 kg.

Hal tersebut disampaikan dalam forum Webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Haluleo pada Senin, 14 September 2020 malam. Webinar yang bertajuk ‘Kelangkaan LPG 3 Kg dalam Perspektif Hukum, Ekonomi dan Kebijakan’ ini menghadirkan narasumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Sultra R. Sutomo, Direktorat Intelkam Polda Sultra, Kompol Rafiudin, Dinas ESDM Provinsi Sultra, Dewi Rosaria dan Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Marketing Operation Region VII, Taufiq Kurniawan.

Baca Juga :  Pertamina Tebar Promo di Hari Pelanggan, Cek Infonya di Sini !

Dalam kesempatan tersebut, R. Sutomo mengatakan bahwa kewenangan penertiban di tingkat Pengecer ada pada Disperindagkop, dengan acuan harga jual dari Pangkalan yakni Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 17.900,- untuk wilayah Sultra.

“Jadi apabila ada pengecer/toko yang menjual jauh di atas harga tersebut, kami akan tertibkan bekerjasama dengan Polda Sultra. Restoran yang masih menggunakan LPG 3kg juga akan kami tertibkan,” kata Sutomo.

Dalam diskusi yang digelar melalui aplikasi daring Zoom Meeting tersebut, pihak Pertamina mengatakan bahwa Kendari termasuk daerah yang over supply, dikarenakan realisasinya selalu berkisar antara 100-110% per bulan dari kuota maupun konsumsi normal rata-rata per bulannya.

Lebih lanjut, Taufiq mengatakan tingginya permintaan masyarakat di era pandemi dimana sebagian besar aktivitas dilakukan dari rumah diindikasikan dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggungjawab.

Baca Juga :  Karo Ops Polda Sultra Berganti, Kapolda Sultra: Segera Menyesuaikan !

“Apabila masih dalam ranah kami (agen-pangkalan), kita akan tindak tegas jika ada laporan masyarakat dan terbukti benar atas penyelidikan pihak berwajib. Sanksinya dari teguran lisan, tertulis hingga pencabutan izin usaha dan pemutusan supply,” kata Taufiq

Taufiq menambahkan, pihaknya juga mendorong agar Pemda melakukan penerapan kartu kendali, upaya pengetatan maksimum pengambilan LPG 3kg per Rumah Tangga/KK/UMKM/Pertanian. Penerapannya, hanya pemegang Kartu Kendali yang boleh membeli LPG 3 kg dalam jumlah tertentu per bulan. “Siapa pemegang kartu kendali ini?, tentunya keluarga pra-sejahtera.

Berapa jumlah per bulannya diambil dari volume rata-rata pemakaian LPG dalam satu bulan oleh Rumah Tangga, Pertanian dan Usaha Ultra Mikro. Semua data tersebut ada di Pemerintah Daerah.” imbuhnya.

Upaya tersebut dipandang lebih maksimal untuk membantu monitoring LPG 3kg dibandingkan upaya lain yang telah dilakukan. Hal ini pun di amini oleh Narasumber yang lain.

Baca Juga :  Enam Dosen Universitas Luar Negeri Ramaikan Ajang ICONIK Digagas IAIN Kendari

Narasumber berikutnya Dinas ESDM Prov Sultra juga menambahkan apa yang sudah disampaikan 2 pemateri sebelumnya. Ia mengatakan Gubernur telah mengeluarkan edaran tentang PNS / Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menggunakan LPG 3kg.

“Kami ASN mengutamakan masyarakat, sehingga kami pun sudah seharusnya PNS menggunakan LPG Non Subsidi Bright Gas. Sudah ada peraturan ASN dilarang menggunakan LPG 3kg dari Gubernur melalui Surat Edaran No. 541 Tahun 2017, hanya mungkin perlu ditegakkan kembali,” tutur Dewi

Pertamina dalam libur panjang tahun baru hijriyah yang lalu telah menambahkan 12.306 tabung untuk antisipasi kenaikan harga dan melayani kebutuhan LPG 3kg yang sangat tinggi di era pandemi ini.

“Upaya tersebut tak akan maksimal, apabila kita yang tergolong mampu membeli perabotan mahal, tapi masih merampas hak masyarakat miskin dengan tidak beralih menggunakan LPG Bright Gas kemasan 5,5 kg – 12kg yang tersedia di pasaran,” pungkasnya. Adm